Bengkulu Selatan – Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yevri Sudianto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membenahi sektor kesehatan, khususnya terkait minimnya ketersediaan obat di RSUD Hasanudin Damrah dan sejumlah puskesmas, saat mengikuti rapat kerja bersama DPRD Bengkulu Selatan di ruang rapat DPRD, Senin (4/5/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi serius terhadap pelayanan kesehatan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rifai Tajudin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto, yang sejak awal menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, Yevri menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi kebijakan untuk memperbaiki kondisi pelayanan kesehatan, mulai dari pembenahan sistem kerja, peningkatan disiplin tenaga kesehatan, hingga optimalisasi fasilitas rumah sakit dan puskesmas.
“Kami tidak ingin mendengar lagi ada warga yang merasa tidak dipedulikan saat sakit. Tidak ada lagi masyarakat yang pulang tanpa membawa obat. Rumah sakit ini milik rakyat, dan pelayanan harus sebanding dengan rasa memiliki tersebut. Intervensi yang kami lakukan selama kurang lebih sembilan bulan ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah kesulitan masyarakat,” tegas Yevri.
Menurutnya, perubahan di RSUD Hasanudin Damrah mulai terlihat secara nyata dalam beberapa bulan terakhir dan dirasakan langsung oleh pasien maupun keluarga mereka.
Perbaikan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh demi memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih baik, merata, dan manusiawi.
Yevri juga mengapresiasi berbagai masukan dari anggota DPRD Bengkulu Selatan sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan.
Ia menegaskan bahwa kritik, saran, dan evaluasi dari legislatif akan menjadi dasar untuk memperkuat reformasi pelayanan kesehatan ke depan.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap RSUD Hasanudin Damrah serta seluruh puskesmas dapat terus bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan yang unggul, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh hak kesehatan secara optimal.
