Bengkulu – Koordinator Regional (Kareg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bengkulu, Iqbal Ramadhan, memberikan penjelasan terkait pengawasan pendirian dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah catatan saat melakukan sidak dan monitoring lapangan di dua dapur SPPG di Kota Bengkulu.
Sidak dilakukan di SPPG Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, serta SPPG Jalan Mangga Raya Nomor 6, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Monitoring tersebut bertujuan memastikan standar pelayanan, fasilitas dapur, administrasi, hingga perlindungan tenaga kerja berjalan sesuai ketentuan.
Iqbal Ramadhan selaku Kareg SPPG Provinsi Bengkulu menjelaskan seluruh dapur MBG sebelumnya telah melewati tahapan verifikasi sebelum dinyatakan layak beroperasi. Verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan administrasi perusahaan hingga pengecekan teknis di lapangan.
“Dapur itu pada awalnya telah melalui proses verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh SDPI serta pemeriksaan terkait kelengkapan administrasi perusahaan. Pada tahap awal, dapur yang sudah terverifikasi otomatis sudah bisa beroperasi,” ujar Iqbal.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang menjadi catatan evaluasi, terutama pada masa percepatan pembentukan dapur MBG beberapa tahun lalu.
“Namun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan, terutama pada tahap percepatan pembentukan dapur di tahun 2020. Saat ini kami sudah melakukan evaluasi untuk perbaikan, termasuk pembaruan terkait fasilitas serta administrasi,” katanya.
Sebelumnya, monitoring lapangan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam monitoring tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah catatan terkait fasilitas, administrasi, hingga aspek pendukung operasional dapur MBG yang dinilai perlu segera dibenahi dan dievaluasi secara menyeluruh.
Iqbal mengatakan seluruh hasil monitoring dan temuan di lapangan nantinya akan dihimpun sebagai bahan evaluasi lanjutan bersama pihak terkait.
“Hari ini kami bersama Tim Komisi IV, dipimpin Pak Usin selaku Ketua Komisi, serta melibatkan sejumlah instansi seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya melakukan monitoring ke SPPG,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh hasil pemeriksaan nantinya akan diteruskan kepada pihak regional dan pengawas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Dari hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan hari ini, seluruh temuan nantinya akan kami tampung. Selanjutnya, Komisi akan menyampaikan hasil tersebut kepada pihak regional. Setelah itu, surat hasil monitoring akan diteruskan kepada Tawas untuk ditindaklanjuti sesuai hasil laporan yang ada,” tutupnya.
