Jakarta – Anggota DPD RI asal Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., turut menyampaikan aspirasi penting dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terkait rencana pembangunan sekolah rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial RI, Selasa (14/4/2026).
Dalam forum tersebut, Destita menegaskan bahwa Kabupaten Mukomuko telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Bahkan, pemerintah daerah setempat disebut telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial guna membahas rencana tersebut.
“Ada titipan dari Kabupaten Mukomuko, mereka siap untuk pembangunan sekolah rakyat dan sudah berkoordinasi dengan Kemensos. Kami berharap ini bisa diprioritaskan dan dipercepat,” ujar Destita.
Aspirasi ini disampaikan di hadapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah.
Selain menyampaikan usulan pembangunan sekolah rakyat, Destita juga menyinggung pentingnya sinergi lintas kementerian dalam merealisasikan program tersebut, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang berperan dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di daerah seperti Mukomuko akan memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
RDP ini tidak hanya membahas isu pendidikan, tetapi juga menjadi forum strategis dalam mengevaluasi berbagai program kesejahteraan sosial agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya dorongan dari DPD RI, diharapkan rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mukomuko dapat segera direalisasikan dan menjadi solusi konkret dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, telah menerima audiensi Bupati Mukomuko, Choirul Huda, pada Selasa (3/3/2026) di Kantor Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, Wamensos menegaskan komitmen pemerintah agar Mukomuko dapat masuk dalam tahap pembangunan tahun ini sehingga operasional sekolah dapat dimulai pada tahun berikutnya.
Ia menjelaskan, pembangunan tahap awal diprioritaskan bagi daerah yang telah memiliki rintisan. Namun secara nasional, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan yang sejalan dengan arahan Prabowo Subianto dalam upaya mempercepat penuntasan kemiskinan.
Menurut Agus Jabo, berdasarkan data tunggal sosial ekonomi, masih terdapat banyak anak yang belum mengakses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dinilai sebagai kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko pun menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program tersebut, termasuk dengan menyiapkan lahan pembangunan. Selain isu pendidikan, dalam audiensi juga dibahas kesiapsiagaan bencana, mengingat wilayah Mukomuko tergolong rawan terhadap tsunami, banjir, longsor, dan kekeringan.
