Kaur– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu terus mengawal optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengawalan tersebut dilakukan melalui pemantauan kesiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohammad Surya Wardana, pada 9 Juli 2026 meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Berdasarkan hasil pemantauan, pembangunan fisik sekolah telah mencapai 93,69 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.
Menurut Mohammad Surya Wardana, percepatan pembangunan terus dilakukan agar Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi sesuai target pada 14 Juli 2026. Pada Tahun Ajaran 2026/2027, sekolah tersebut direncanakan menerima sebanyak 270 siswa baru.
“Sekolah ini dirancang menjadi pusat pendidikan terpadu yang sangat komprehensif. Saat ini berbagai fasilitas utama seperti gedung sekolah, asrama siswa, tempat tinggal untuk guru, tempat ibadah atau masjid, dan dapur telah berdiri,” ujar Mohammad Surya Wardana.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp504,8 miliar tersebut telah menyerap sekitar 1.360 tenaga kerja harian selama proses konstruksi.
Mohammad Surya Wardana berharap, melalui pengawalan yang dilakukan secara kolaboratif, operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan berskala besar ini menjadi wujud nyata peran APBN dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Bengkulu.
