Pemerintah Akan Libatkan Koperasi Merah Putih Dalam Program Bantuan Bedah Rumah

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk renovasi satu juta rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Program ini akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi, dan tanggung jawab serta mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi dampaknya sangat luas bagi kualitas hidup masyarakat,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih akan dilakukan dengan pemberian dana langsung ke penerima bantuan sebesar Rp 21,8 juta yang akan dimanfaatkan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan, Rp 1,8 juta untuk fasilitator, serta Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan.

Namun yang membedakan, Wamen Fahri mengatakan kali ini pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan material bangunan.

Mekanisme ini dirancang agar pengadaan bahan bangunan dilakukan langsung dari koperasi di tingkat desa, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.

“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta per unit itu bisa benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelas Wamen Fahri.

Wamen Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tapi juga menitikberatkan pada sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah.

Hal ini sejalan dengan indikator SDGs yang mengharuskan rumah memiliki sanitasi yang memadai, air bersih, serta konstruksi bangunan yang kokoh dan aman.

“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas, dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambah Wamen Fahri.

Program renovasi rumah ini diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan difinalisasi.

Pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, untuk mendukung pelaksanaan program yang sangat strategis ini.