Bengkulu – Tujuh pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, di Gedung GSG Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (29/4). Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan di tujuh OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, mempercepat pembangunan daerah, dan mewujudkan visi-misi Pemerintahan Helmi-Mian.

Di antara tujuh pejabat yang dilantik, terdapat tiga Sekretaris Daerah (Sekda) dari kabupaten/kota yang kini menduduki jabatan strategis di tingkat provinsi:

  1. Hadianto, Sekda Kabupaten Seluma, kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu.

  2. Arif Gunadi, Sekda Kota Bengkulu, dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

  3. Mustarani Abiddin, Sekda Kabupaten Lebong, diangkat sebagai Sekretaris Dewan Provinsi Bengkulu (Sekwan).

Pelantikan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Bengkulu. Wakil Gubernur Mian dalam sambutannya menekankan pentingnya komunikasi dan relasi yang baik dengan pusat untuk mendukung berbagai program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintahan Helmi-Mian.

“Mari bangun komunikasi yang baik dengan pusat, untuk menciptakan pembangunan yang selaras. Ini adalah momen penting untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dan pembangunan infrastruktur, yang menjadi prioritas kami,” ujar Mian.

Baca Juga:  UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan BPOM Bengkulu Tanam 1.000 Pohon untuk Green Campus

Mian berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan serius, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas di triwulan pertama kepemimpinan Helmi-Mian. Ia mengingatkan bahwa akhir bulan April merupakan akhir dari semester satu, dan penyerapan anggaran harus berjalan sesuai dengan rencana.

“Semoga penyerapan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan dengan kehati-hatian yang tinggi,” tambahnya.

Pelantikan ini juga melibatkan pejabat lainnya dari berbagai kabupaten, termasuk Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong, dengan harapan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi. (***)