JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai metode dan parameter yang digunakan untuk mendeteksi serta menindak akun-akun YouTube. Permintaan ini menyusul adanya potensi salah tafsir terhadap Buletin Keamanan Kuartal III 2026 yang diterbitkan Google pada 30 Oktober 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026. Dalam pertemuan itu, perwakilan Google mengakui penjelasan pendukung dalam buletin tersebut belum cukup sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci.

Penjelasan yang diminta mencakup metodologi deteksi, proses peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, pengukuran akurasi, tingkat kesalahan deteksi, hingga dasar pemberian label atau kategori topik konten. Kemkomdigi juga meminta kejelasan mengenai kebijakan spam YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan terhadap akun yang dikategorikan terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.

Baca Juga:  Kapolri Suyudi Beri Dukungan kepada Iptu Agus yang Alami ISPA saat Bertugas Padamkan Karhutla

Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Google menyampaikan perlunya koordinasi dengan tim global yang menyusun buletin keamanan. Kemkomdigi juga meminta klarifikasi apakah Google dapat mengidentifikasi asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah berasal dari Indonesia maupun luar negeri.

Mediodecci menegaskan kemampuan deteksi yang dimiliki Google dan YouTube diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas untuk menangani berbagai pelanggaran di ruang digital. Salah satunya mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.

“Kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkan kemampuan deteksinya untuk menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” katanya.