Bengkulu Selatan – Kabupaten Bengkulu Selatan menempati peringkat kedua tercepat dalam penyaluran Dana Desa se-Provinsi Bengkulu pada 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, bersama Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, di Kota Manna, Jumat (16/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zaid didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna, Amoeng Priyo Sigit Pamoengkas. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu turut dihadiri Sekretaris Daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Zaid mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran Dana Desa. Ia menegaskan, Kanwil DJPb bersama KPPN Manna akan terus mengawal pelaksanaan anggaran agar penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, alokasi TKD Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai Rp747,7 miliar. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat Rp449 miliar dari pagu Rp540,23 miliar, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp37,76 miliar dari pagu Rp43,87 miliar hingga pertengahan Oktober 2026.

Baca Juga:  Senator Destita Sapa dan Tampung Aspirasi Masyarakat Pasar Manna

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp25,7 miliar dengan realisasi 99,8 persen. Sementara itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah disalurkan sebesar Rp56,8 miliar atau sekitar 75 persen dari alokasi, dan Dana Desa dilaporkan telah tersalur 100 persen ke seluruh desa di Bengkulu Selatan.

“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meraih penghargaan ini menunjukkan komitmen dalam tata kelola keuangan negara. Kami bersama KPPN Manna berkomitmen mengawal percepatan penyaluran TKD pada Triwulan IV 2026 agar berjalan optimal menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Zaid.

Selain evaluasi penyaluran anggaran, audiensi tersebut membahas pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi DBH perkebunan kelapa sawit dan perluasan akses program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). DJPb mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi pendanaan agar petani sawit memperoleh akses lebih luas terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta beasiswa pendidikan vokasi bagi keluarga pekebun.

Penguatan pembiayaan usaha produktif juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Hingga pertengahan Oktober 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bengkulu Selatan mencapai Rp355 miliar kepada 4.168 penerima, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp6,7 miliar untuk 1.133 penerima.

Baca Juga:  Air Terjun Geluguran: Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Akhir Pekan

Menurut Zaid, pembiayaan tersebut perlu terus diarahkan untuk mendukung sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan pesisir Manna, dan pengolahan hasil lokal. Upaya itu juga perlu diiringi pemutakhiran data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) agar penyaluran pembiayaan semakin tepat sasaran.

Di sektor pangan, DJPb dan Pemkab Bengkulu Selatan membahas peluang memperkuat keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, serta BUMDes sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis