Seluma – Pemerintah Kabupaten Seluma kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Kategori AA (Istimewa) dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Tak hanya itu, Kabupaten Seluma juga mencatatkan nilai tertinggi se-Provinsi Bengkulu dengan skor 98,02.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Seluma, Jumat (27/2/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma, H. Hendarsyah, S.I.P., M.T, yang mewakili Bupati Seluma.
Penyerahan piagam dilakukan oleh Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.
Tim Kanwil dipimpin oleh Pajar, S.H., M.H., selaku Penyuluh Hukum Madya sekaligus Koordinator IRH untuk wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Seluma serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Nurpadliyah, S.H., M.H., beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Pajar menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan reformasi hukum.
“Kami atas nama pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu menyerahkan piagam penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dengan predikat Kategori AA (Istimewa). Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Seluma atas capaian ini,” ujarnya.
Sementara itu, H. Hendarsyah menyampaikan terima kasih atas sinergi dan pendampingan yang telah diberikan oleh jajaran Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu.
“Terima kasih kepada jajaran Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu atas kerja sama dan bimbingan yang telah diberikan. Ke depan kami tetap mengharapkan bimbingan agar Seluma bisa mempertahankan nilainya,” tuturnya.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik.
