Bengkulu – Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyarankan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk menggunakan pendekatan diplomasi yang tepat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menangani masalah pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai.

Rio menegaskan, Pelabuhan Pulau Baai adalah satu-satunya pelabuhan samudera terbesar di Indonesia—bukan pelabuhan selat seperti yang ada di daerah lain—sehingga perlakuannya harus berbeda.

“Ingat, hanya Bengkulu yang punya pelabuhan samudera. Maka perawatannya tidak bisa disamakan dengan pelabuhan selat,” ujar Rio, Minggu (22/6/2025).

Ia menjelaskan, pelabuhan ini bukan hanya berfungsi untuk ekonomi, tapi juga memiliki nilai strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Pelabuhan Pulau Baai dibangun sebagai respons atas aktivitas kapal selam asing di Teluk Bayur puluhan tahun lalu. Fungsinya mirip dengan Bandara Mukomuko, yang awalnya juga dibangun untuk kepentingan militer.

“Helmi Hasan punya akses ke lingkaran kekuasaan hari ini. Harusnya pendekatannya ke presiden bukan sekadar minta BBM,” tegasnya.

Menurut Rio, kalau hanya soal suplai BBM, itu bisa diatasi dengan distribusi darat dari Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Tapi pendekatan seperti itu hanya akan menghasilkan penanganan yang seadanya.

Baca Juga:  Tinjau Langsung Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, DPR Serukan Perhatian Untuk Pulau Enggano

Yang dibutuhkan, lanjutnya, adalah pendekatan strategis: menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai infrastruktur pendukung pertahanan nasional. Dengan begitu, pelabuhan tersebut bisa menjadi lokasi bersandar bagi kapal induk dan mendapat perhatian serta anggaran yang jauh lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kalau ditekankan sebagai pelabuhan samudera yang punya fungsi hankam, pendekatan ke Presiden Prabowo—seorang jenderal bintang empat—akan jauh lebih masuk akal,” jelas Rio.

Ia menutup dengan menegaskan pentingnya strategi diplomasi yang tepat. “Melihat sebuah persoalan harus komprehensif. Diplomasi itu kuncinya,” tandasnya.