Senator Destita Wakili Ketua DPD RI Hadiri Karya Bakti Skala Besar TNI AD di Bengkulu, 721 Titik Sasar Infrastruktur Dasar

Bengkulu – Anggota DPD RI/MPR RI asal Bengkulu, apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mewakili Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menghadiri pembukaan Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) di Balai Semarak Bengkulu, Sabtu (17/10/2026).

Program yang dilaksanakan pada 16–17 Oktober 2026 tersebut menargetkan pembangunan dan rehabilitasi di 721 titik yang tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu.

Destita mengatakan, Karya Bakti Skala Besar merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan TNI AD, Kopassus, Kementerian Desa, DPD RI, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kami menghadiri acara Karya Bakti Skala Besar yang diselenggarakan di Balai Semarak Bengkulu. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa karena berbagai pihak bahu-membahu untuk membangun Bengkulu,” ujar Destita.

Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, terdapat 721 titik pembangunan yang ditargetkan dikerjakan hingga Desember 2026. Sasaran itu mencakup pembangunan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK, perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, sarana air bersih, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Destita menilai, program tersebut menjadi bentuk kerja nyata yang perlu didukung bersama karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap pelaksanaannya berjalan sesuai target sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Bengkulu.

Menurut Destita, program Karya Bakti Skala Besar yang melibatkan banyak pihak dengan target pekerjaan dalam waktu relatif singkat dapat menjadi contoh kolaborasi pembangunan bagi provinsi lain. Ia mengatakan, sinergi tersebut penting untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan, terutama ketika kemampuan fiskal daerah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur.

“Kalau program ini berhasil dilaksanakan dengan baik, insyaallah bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain tentang bagaimana semua pihak berkolaborasi untuk membangun kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan finansial pemerintah daerah,” katanya.

Destita menjelaskan, kegiatan serupa mungkin telah dilaksanakan di sejumlah daerah. Namun, menurutnya, skala pekerjaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan target penyelesaian hingga Desember 2026 menjadi salah satu hal yang perlu diapresiasi dari pelaksanaan program di Bengkulu.

Ia juga menyebut keterlibatan DPD RI dalam program tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan di daerah. Inisiatif Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin bersama anggota DPD RI asal Bengkulu turut menjadi bagian dari upaya merangkul TNI dan pihak terkait untuk bekerja bersama memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama oleh staf khusus DPD RI sebagai bagian dari penguatan kolaborasi. Destita berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan program tahun ini, tetapi dapat berlanjut dengan penambahan sasaran pembangunan pada tahun berikutnya.

“Mudah-mudahan program ini sukses. Mari kita sama-sama mendukung dan menyukseskannya, sehingga tahun depan semakin banyak titik pembangunan yang bisa dikerjakan di Provinsi Bengkulu,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Satuan Tugas Karya Bakti Skala Besar TNI AD, Brigjen TNI Bram Pramudia, S.E., M.I., mengatakan program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya itu diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan serta mendorong perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Bram menjelaskan, kegiatan Karya Bakti Skala Besar mencakup sejumlah pekerjaan fisik, antara lain pembangunan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, MCK, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan, sumur bor, pipanisasi, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari kerja.

Ia menyebut sebanyak 1.026 personel gabungan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Personel berasal dari unsur Kopassus, Kodam, dan masyarakat yang bekerja bersama untuk menyelesaikan sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurut Bram, pembangunan jembatan menjadi salah satu program utama karena berkaitan dengan akses dan konektivitas masyarakat. Selain itu, pembangunan sumur bor, pipanisasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur air bersih dan listrik.

Adapun sasaran fisik Karya Bakti Skala Besar TNI AD di Provinsi Bengkulu mencapai total 721 titik. Rinciannya, pembangunan sumur bor sebanyak 224 titik, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 225 titik, rehabilitasi sekolah 86 titik, pembangunan MCK 61 titik, rehabilitasi tempat ibadah 36 titik, rehabilitasi jalan 13 titik, rehabilitasi panti asuhan satu titik, pembangunan jembatan 62 titik, pipanisasi 10 titik, serta pembangunan PLTMH tiga titik.

Khusus pembangunan jembatan, terdapat 42 titik dalam program GRD tahap VII dan VIII, yang terdiri atas 26 titik jembatan beton dan 16 titik jembatan gantung. Selain itu, terdapat 20 titik jembatan tambahan, dengan rincian 13 titik jembatan beton dan tujuh titik jembatan gantung.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyampaikan apresiasi kepada TNI AD dan Kopassus atas dukungan terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu. Ia mengatakan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memperbaiki infrastruktur karena kebutuhan pembangunan yang besar belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui anggaran daerah.

Khairil menjelaskan, meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp250 miliar pada tahun pertama dan hampir Rp500 miliar pada tahun berikutnya, kebutuhan perbaikan masih cukup besar. Karena itu, dukungan melalui kolaborasi lintas sektor dinilai dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Bengkulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Kopassus dan TNI yang telah membantu masyarakat Bengkulu. Harapannya, masyarakat benar-benar bisa merasakan kehadiran negara di wilayah masing-masing,” ujar Khairil.

Ia menambahkan, manfaat program tidak hanya diharapkan berasal dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut antara lain diharapkan mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan operasi katarak agar semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat secara langsung.

Khairil berharap, pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar dapat mendukung percepatan target pembangunan pemerintah provinsi, terutama dalam menyediakan infrastruktur yang belum tersedia serta memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan. Ia juga menilai kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sasaran pembangunan Karya Bakti Skala Besar TNI AD tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, serta Kota Bengkulu. Melalui program tersebut, pembangunan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan listrik.

Dengan target 721 titik dan pelibatan personel gabungan, program Karya Bakti Skala Besar menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan melalui kerja sama lintas sektor di Provinsi Bengkulu. Keberhasilan pelaksanaannya akan bergantung pada koordinasi seluruh pihak, penyelesaian pekerjaan sesuai target waktu, serta pemanfaatan hasil pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.