Bengkulu Tengah – Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., melantik Ayatul Mukhtadin, S.H., sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Bupati (RRB), Senin (2/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tarmizi, S.Sos., Sekretaris Daerah Drs. Tomi Marisi, M.Si., para asisten dan staf ahli bupati, Ketua TP PKK Susilo Damarini Rachmat, Ketua GOW Inarti Epakurwasi, Ketua DWP Widiawati Marisi, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rachmat Riyanto menegaskan bahwa pelantikan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah harus melalui tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut, kata dia, juga memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Pelantikan ini melalui tahapan panjang dan harus menunggu persetujuan Mendagri. Pemerintah daerah harus taat pada regulasi dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pelantikan pejabat,” ujarnya.

Ia menyebut pejabat yang baru dilantik akan langsung dihadapkan pada sejumlah agenda pemerintahan yang membutuhkan koordinasi intensif, terutama dengan Sekretaris Daerah, agar pelaksanaan program berjalan efektif dan selaras.

Baca Juga:  Pemkab Bengkulu Tengah Ikut Gerakan Irigasi Bersih, Dorong Optimalisasi Saluran untuk Pertanian

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurutnya, optimalisasi program Baznas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap koordinasi dengan program Baznas dapat dioptimalkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Usai pelantikan, Bupati juga menunjuk Adnan Kasidi, S.E., yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan tanpa hambatan.