Bengkulu – Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Senin (28/4). Kedatangan Anggota Komite III itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Mohamad Redhwan Arif, S.Sos, M.Ph, beserta jajaran.

Redhwan menyampaikan kunjungan ini berawal dari undangan lisan pihak Dinkes kepada Senator Destita, mengingat latar belakang Senator sebagai seorang apoteker dan anggota DPD RI yang membidangi sektor kesehatan.

“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa usulan, khususnya terkait infrastruktur di bidang farmasi dan alat kesehatan,” ujar Redhwan.

Redhwan menjelaskan, pihaknya mengusulkan pengembangan laboratorium kesehatan serta peningkatan pelatihan tenaga kesehatan. Menurutnya, optimalisasi laboratorium dan fasilitas farmasi tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja baru di sektor kesehatan.

Selain itu, dalam diskusi tersebut juga dibahas permasalahan kekurangan tenaga apoteker di Dinas Kesehatan. Redhwan menyoroti bahwa saat ini tidak tersedia Analisis Jabatan (ANJAP) khusus untuk apoteker di Dinas Kesehatan, sehingga banyak apoteker terpaksa beralih ke rumah sakit atau Puskesmas.

Baca Juga:  Reses di Enggano, Senator Destita Serap Aspirasi Warga Kahyapu

“Kita berharap ada dukungan dari Ibu Destita untuk mendorong Kementerian Kesehatan agar membuat regulasi khusus terkait kebutuhan tenaga apoteker, terutama untuk posisi madya dan senior di Dinas Kesehatan Provinsi,” jelas Redhwan.

Permasalahan penyimpanan obat dan vaksin juga menjadi fokus pembahasan. Redhwan menyebut gudang vaksin provinsi yang melayani 10 kabupaten/kota saat ini masih layak, namun perlu peningkatan untuk menjaga kualitas dan ketahanan vaksin ke depan.

“Kami butuh peningkatan fasilitas, termasuk rantai dingin seperti cold box dan cold chain, agar daya tahan vaksin tetap terjaga,” tambahnya.

Senator Destita menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai usulan tersebut, baik melalui jalur formal DPD RI, kementerian terkait, maupun kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam pengembangan sektor kesehatan di Bengkulu.