Nurlia Dewi: Kantor Wali Kota Baru Bisa Jadi Identitas Kota Bengkulu

BENGKULU – Rencana pemanfaatan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi Kantor Wali Kota Bengkulu dinilai tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ruang kerja birokrasi, tetapi juga berpotensi memperkuat identitas dan wajah Kota Bengkulu.

Juru Bicara Pemerintah Kota Bengkulu yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, mengatakan kantor wali kota memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus representasi daerah di mata masyarakat.

Menurutnya, kemajuan kota tidak cukup diukur dari pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan penerangan jalan umum. Fasilitas perkantoran pemerintahan yang representatif dan fungsional juga diperlukan untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pembangunan kota harus berjalan seimbang. Kita membutuhkan infrastruktur yang baik untuk masyarakat, tetapi juga fasilitas perkantoran yang representatif dan fungsional untuk mendukung pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Nurlia menilai, kantor kepala daerah dapat menjadi salah satu penanda identitas sebuah kota apabila didukung desain arsitektur yang baik dan lingkungan yang tertata. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik melihat pusat pemerintahan ketika berkunjung ke suatu daerah, terutama jika bangunannya memiliki nilai estetika dan daya tarik tersendiri.

Ia mencontohkan, keberadaan kantor wali kota maupun kantor rektorat di lingkungan perguruan tinggi kerap menjadi bagian yang diperhatikan pengunjung. Karena itu, penataan bangunan pemerintahan perlu mempertimbangkan aspek fungsi sekaligus tampilan yang mencerminkan karakter daerah.

Terkait rencana pemanfaatan Mess Pemda, Nurlia berpandangan bahwa optimalisasi aset pemerintah perlu dilakukan agar bangunan yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal. Namun, pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang matang, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Daripada aset yang sudah dibangun dengan anggaran daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal, tentu lebih baik apabila dapat dioptimalkan untuk kepentingan pelayanan publik. Yang terpenting, pemanfaatannya direncanakan dengan baik, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, rencana revitalisasi tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menata fasilitas pemerintahan agar lebih efektif dan berdaya guna. Setiap tahapan juga harus memperhatikan kebutuhan pelayanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran.

Nurlia berharap, apabila proses perencanaan dan penataan berjalan sesuai rencana, bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai Kantor Wali Kota Bengkulu pada 2027. Selain mendukung koordinasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, lokasinya yang memiliki panorama pantai dinilai berpotensi memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut.

“Harapan kita, kantor wali kota nantinya tidak hanya berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan dan koordinasi pemerintahan, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat. Dengan penataan yang baik dan pemandangan pantai yang indah, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu wajah menarik Kota Bengkulu,” ungkapnya.

Meski demikian, Nurlia menegaskan bahwa fungsi utama kantor wali kota tetap sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek estetika harus berjalan beriringan dengan fungsi bangunan, kemudahan akses, kenyamanan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawal rencana pemanfaatan aset daerah tersebut agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Bengkulu.

“Pemerintah tentu membutuhkan dukungan dan masukan masyarakat. Mari kita kawal bersama setiap program pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membawa Kota Bengkulu menjadi kota yang semakin maju,” tutupnya. (**)